Kinipaham – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo belakangan dijagokan mau dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Namun, terkait hal itu, politisi PDIP, Ruhut Sitompul atau yang acap disapa Poltak tak yakin, Gatot bisa memenangi kontestasi politik tersebut.
Pernyataan Ruhut Sitompul itu mengacu pada nilai elektabilitas sejumlah lembaga survei yang tak menyertakan nama Gatot dalam daftar lima besar calon pemimpin negara. Jangankan Gatot, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang berada di urutan teratas saja, kata dia, sulit memenangkan Pilpres mendatang.
“Mau menaikkan posisi dia sebagai calon presiden? Partai mana yang mau dukung? Jangankan Gatot, Anies saja saya rasa mikir buat (maju sebagai) calon presiden. Anies Baswedan yang surveinya di atas, Gatot aku enggak pernah lihat. Anies masih masuk lima besar,” ujar Ruhut, dikutip dari JPNN.com, Sabtu 26 September 2020.
Baca juga: Gatot Teriak-teriak soal Kebangkitan PKI, Pengamat Minta Bukti
Selain itu, Ruhut juga memohon, siapa pun yang hendak maju di Pilpres 2024, bisa menaati aturan perundang-undangan. Dia mengingatkan, capres-cawapres itu hanya bisa maju setelah diusung partai politik, bukan organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok lainnya.
“Jadi aku mohon. Bukan hanya Gatot, siapa pun yang mau calon presiden. Hei, yang bisa dukung (mengusung, red) calon presiden hanya partai politik. Itu undang-undang,” tegas Ruhut Sitompul. Karena itu, dia berharap kepada Gatot Nurmantyo atau siapa saja yang ingin maju jadi capres harus Mengikuti aturan yang ada.
“Jadi sudahlah, ormas itu tidak bisa mendukung (mengusung) siapa pun untuk maju calon presiden. Kita bicara undang-undang. Kita negara hukum apalagi dia tentara, jadikan hukum itu panglima,” sambungnya.
Lebih jauh, Ruhut menilai, sejak reformasi 1998 lalu, tidak ada lagi pihak yang mengedepankan kekuasaan. Namun, Ruhut melihat hal sebaliknya dari veteran kelahiran Tegal, Jawa Tengah tersebut.
“Sejak reformasi, kita tidak pernah lagi mengedepankan kekuasaan. Dia seperti mau menunjukkan kekuasaan, nostalgia waktu Pangab (Panglima TNI). Sekarang yang kita kedepankan hukum, Indonesia sebagai negara hukum,” kata dia.
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.