Gatot Teriak-teriak soal Kebangkitan PKI, Pengamat Minta Bukti

Kinipaham – Baru-baru ini, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bicara banyak hal mengenai Partai Komunis Indonesia atau PKI di saluran Youtube Hersubeno Point. Bahkan, Gatot mengaku telah mengendus gelagat kebangkitan PKI di Tanah Air sejak 12 tahun silam.

Gatot Nurmantyo mengatakan, kebangkitan gerakan tersebut memang tak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Salah satunya dengan dihapusnya pelajaran tentang PKI di bangku sekolah, kuliah, dan instansi pendidikan lainnya.

“Saya mengamati tentang kemungkinan-kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) gaya baru. Ini diawali sejak 2008, setelah saya mendapat informasi-informasi. Sehingga, saya menyatakan, membungkus semua gerakan ini dengan proxy war,” ujar Gatot Nurmantyo dikutip Kamis 24 September 2020.

“Gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tapi dirasakan bisa. Contohnya, sejak 2008 itu seluruh sekolah meniadakan pelajaran tentang G30SPKI. Ini suatu hal yang sangat berbahaya,” tambahnya.

Gatot Nurmantyo

Terkait hal itu, dikutip dari RRI, Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi menuntut Gatot menyertakan bukti dalam keterangannya tersebut. Sebab jika tidak, pernyataannya hanya dianggap sebagai ‘hantu’ yang menakutkan, namun tak terlihat wujudnya.

“Sepanjang tidak didukung oleh fakta, bukti, dan informasi yang kredibel dan akurat yang dapat ditunjukkan kepada publik secara definitif, maka seperti membangkitkan hantu.”

“Ada dampak psikologis dan dampak emosi masa yang menakutkan, tetapi ketika dicari tidak ketemu wujudnya, dan ini  mengintrodusir pola-pola lama yang sering berulang dari periode ke periode, dari momentum politik satu ke momentum politik lainnya,” tegasnya.

Gatot Nurmantyo

Ade Reza menilai, bakal lebih bijak seandainya kritikan tersebut disampaikan dalam bentuk kebijakan yang lebih konstruktif terhadap apa yang dilakukan pemerintah saat ini.

“Saya kira akan lebih kredibel dan bermartabat, upaya yang dimaksudkan sebuah kritikan itu  dilakukan dengan kebijakan yang lebih konstruktif dengan uji gagasan terhadap apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Jauh lebih mendidik dan mencerdaskan kehidupan masyarakat politik Indonesia,” kata dia.

Copy

Advertise