Kinipaham – Pandemi corona membuat ekonomi negara terpuruk. Bahkan, Indonesia disebut-sebut bakal mengalami resesi dalam waktu dekat. Terkait hal itu, Demokrat menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan bertanya-tanya mengenai peran Peraturan Pemerintah atau PP Pengganti Undang-undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk COVID-19 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2/2020.
Baca juga: Tak Dukung Prabowo di Pilpres 2024, PA 212: Masih Ada Habib Rizieq
Sebab, dengan aturan itu pemerintah seharusnya memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa membebani masyarakat dengan menaikkan sejumlah iuran.
“Rakyat sudah cukup menderita dengan kenaikan harga listrik, BPJS, biaya pendidikan dan kesehatan termasuk pajak. Jangan lagi rakyat yg disalah-salahkan terkait penggunaan masker, sosial distancing dan lain-lain. Apalagi mau disanksi tentu itu makin memberatkan hidup mereka,” ujar Irwan, dikutip dari Merah Putih, 9 Agustus 2020.
Lebih jauh, Irwan menyarankan, pemerintah di era Jokowi bisa mencontoh langkah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menerapkan ‘Keep Buying Strategy’ pada tahun 2008 silam. Tujuannya, kata dia, supaya daya beli masyarakat bisa terjaga selama periode sulit seperti sekarang.
“Saya pikir pemerintah telah dibekali UU dan Kebijakan yang longgar untuk melakukan penyelamatan ekonomi nasional sehingga apapun harus dilakukan termasuk Keep Buying Strategy bapak SBY di tahun 2008 untuk menjaga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara guna mengimbangi resesi ekonomi global,” kata Irwan.
“Selama itu strategis dan dibutuhkan dalam kondisi ekonomi seperti ini, saya pikir itu cukup bijak.”
